Renovasi TK Nurul Amin Disorot, Anggaran Rp568 Juta, Dinding Retak Justru Tak Dikerjakan
INFOVIRALSOPPENG | SOPPENG — Pelaksanaan renovasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di TK Nurul Amin, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, menuai sorotan.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp568.006.000, bersumber dari APBN Tahun 2026. Pelaksana kegiatan tercantum sebagai Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) TK Nurul Amin.
Namun, di tengah proses renovasi, kondisi sejumlah bagian bangunan justru memperlihatkan adanya retakan pada dinding. Retakan tampak memanjang secara vertikal pada permukaan dinding bangunan yang sedang direnovasi.
Kondisi tersebut menjadi pertanyaan, terutama karena bagian bangunan yang mengalami keretakan disebut tidak masuk dalam pekerjaan yang dikerjakan atau diperbaiki, sementara anggaran revitalisasi yang tercantum di papan proyek terbilang cukup besar.
Sorotan pun muncul terkait perencanaan pekerjaan, penentuan item rehabilitasi, serta pengawasan pelaksanaan proyek. Apalagi, bangunan yang direvitalisasi merupakan fasilitas pendidikan yang nantinya digunakan oleh anak-anak usia dini.
Publik mempertanyakan apakah kondisi dinding yang retak tersebut telah diperiksa secara teknis sebelum pekerjaan renovasi dilaksanakan.
“Kalau memang ada bagian bangunan yang retak, seharusnya ada penjelasan apakah retakan tersebut masuk dalam lingkup pekerjaan atau tidak. Jangan sampai setelah proyek selesai, persoalan justru muncul di kemudian hari,” demikian sorotan yang berkembang di masyarakat.
Selain persoalan teknis, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian. Dengan nilai pekerjaan lebih dari setengah miliar rupiah, masyarakat berharap setiap item pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis dan kebutuhan bangunan.
Pihak terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai alasan bagian dinding yang mengalami keretakan tidak ditangani, termasuk apakah telah dilakukan pemeriksaan struktur bangunan sebelum renovasi dimulai.
Masyarakat juga meminta pengawasan lebih serius dari instansi terkait, agar program revitalisasi satuan pendidikan benar-benar menghasilkan bangunan yang aman, layak dan sesuai dengan nilai anggaran yang dikucurkan pemerintah.
( LP Sandi )
