IMALAK Sultra Desak Polda Usut Dugaan Mafia BBM Subsidi di Muna Barat

Ketua Umum IMALAK Sultra, Ali Sabarno, menilai aktivitas ilegal yang diduga melibatkan distribusi Solar, Pertalite, hingga minyak tanah tersebut memerlukan perhatian serius dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Ali mempertanyakan efektivitas pengawasan kepolisian, mulai dari tingkat Polsek, Polres Muna, hingga Polda Sultra. Menurutnya, aktivitas yang melanggar ketentuan distribusi BBM bersubsidi ini terkesan berlangsung tanpa hambatan berarti di lapangan.

"Penyalahgunaan BBM bersubsidi di Muna Barat semakin memprihatinkan. Kami mempertanyakan sejauh mana komitmen penindakan yang telah dilakukan aparat kepolisian terhadap dugaan aktivitas tersebut," ujar Ali dalam keterangan tertulisnya.

Ia secara khusus menunjuk Kecamatan Maginti sebagai wilayah yang perlu mendapat atensi khusus karena diduga kuat menjadi pusat perputaran distribusi BBM bersubsidi secara ilegal. Sayangnya, hingga kini belum ada langkah konkret yang mampu menjawab keresahan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, IMALAK Sultra mencurigai adanya kekuatan besar di balik layar yang mengendalikan bisnis gelap ini. Ali meminta pihak kepolisian menelusuri seluruh pihak yang terlibat, termasuk mendalami indikasi adanya keterlibatan oknum aparat yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.

"Siapa di balik aktivitas ini sehingga bisa berjalan mulus? Apakah ada pihak tertentu yang membekingi atau mengendalikan distribusinya? Ini harus dijawab melalui penyelidikan yang transparan dan berbasis bukti," tegas Ali.

Kendati demikian, Ali menambahkan bahwa dugaan keterlibatan aktor intelektual maupun oknum aparat ini tetap memerlukan pembuktian hukum formal. Pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah hingga keluar hasil penyelidikan resmi.

IMALAK Sultra mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk segera mengevaluasi kinerja jajarannya, terutama Polres Muna, dalam mengawasi ruang edar BBM bersubsidi di wilayah Muna Barat. Penegakan hukum dituntut konsisten, objektif, dan menyasar hingga ke akar-akar jaringan, bukan sekadar menindak pelaku kecil di lapangan.

Selain itu, Ali meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra turun tangan langsung ke Kecamatan Maginti. Fokus penyelidikan harus diarahkan pada pemetaan pola distribusi, sumber pasokan, jalur penyaluran, serta aktor-aktor yang meraup keuntungan dari praktik ilegal ini.

Ali juga menyinggung keluhan warga mengenai keberadaan salah satu 'pemain besar' BBM ilegal di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, figur tersebut ditengarai telah beroperasi lama namun terkesan kebal hukum.

"Kami meminta aparat memverifikasi informasi ini melalui penyelidikan yang profesional. Identitas, peran, dan status hukum siapa pun yang terlibat harus ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang sah di mata hukum, bukan sekadar asumsi," imbuhnya.

Penuntasan kasus dugaan mafia BBM ini dinilai krusial di tengah sulitnya masyarakat kecil mengakses hak energi mereka. Distribusi yang menyimpang dipastikan langsung merugikan hajat hidup warga yang benar-benar berhak menerima subsidi dari pemerintah.

IMALAK Sultra menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan dari Polda Sultra. (Sandi)