Diduga Langgar Juknis dan Tak Sesuai Survei, AMAKK-SS Minta BPK Audit Proyek OPLA Rp7 Miliar di Sidrap
0 minutes read
SIDRAP, SULSEL, INFOVIRALSOPPENG.COM – Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Kebijakan Wilayah Sulawesi Selatan (AMAKK-SS) menyoroti pelaksanaan proyek Optimalisasi Lahan (OPLA) di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Proyek senilai lebih dari Rp7 miliar tersebut diduga melanggar petunjuk teknis (juknis) dan memicu protes warga.
Sorotan ini mencuat setelah tim investigasi AMAKK-SS meninjau langsung lokasi proyek di beberapa kecamatan. Berdasarkan temuan di lapangan, proyek yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh kelompok tani justru dialihkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Sidrap kepada pihak ketiga (rekanan) dengan menggunakan alat berat.
"Sesuai juknis yang kami ketahui, proyek OPLA itu sifatnya swakelola dan melibatkan kelompok tani. Namun di lapangan, pengerjaannya justru dipihakketigakan," ujar anggota Divisi
Pemantauan AMAKK-SS, Ibrahim, dalam keterangannya.
Diduga Salah Sasaran dan Asal Jadi
AMAKK-SS menilai pelaksanaan proyek ini tidak berpedoman pada regulasi yang berlaku, di antaranya Permentan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementan TA 2026, Permentan Nomor 1 Tahun 2026, serta Permen PUPR Nomor 11/PRT/VI/2015.
Menurut Ibrahim, juknis mengatur bahwa OPLA Rawa diprioritaskan untuk lahan rawa pasang surut. Namun, timnya menemukan pengerjaan justru menyasar lahan non-rawa dan area persawahan yang sistem irigasinya sudah berjalan normal.
"Pembagian jenis lahan, perlakuan, hingga anggarannya terkesan dibeda-bedakan. Bahkan, pengerjaan OPLA Rawa di Kecamatan Pitu Riawa sempat viral karena diprotes warga setempat. Ini membuktikan kegiatan diduga dikerjakan asal jadi demi mencairkan anggaran," tegasnya.
Temuan Lapangan di Pitu Riawa
Berdasarkan hasil kajian AMAKK-SS pada tahun 2026, sejumlah titik bermasalah ditemukan di Kecamatan Pitu Riawa, meliputi Desa Sumpang Mango, Lancirang, dan Ponrangae. Salah satunya adalah proyek pengerukan saluran Salo Tengaet sepanjang 6.500 meter yang bersumber dari APBN dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp7 miliar.
Proyek tersebut memiliki spesifikasi rencana kedalaman 3 meter, tinggi 4 meter, dan lebar atas 6 meter. Namun, tim pemantau menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi, antara lain:
• Material hasil galian berupa batu-batu besar dibiarkan menumpuk di area persawahan warga.Tidak terpasangnya papan informasi proyek di lokasi pengerjaan.Hasil pengerjaan dinilai tidak sesuai dengan survei awal yang sebelumnya dilakukan oleh tim Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama TNI.Kondisi ini membuat para petani di wilayah Lasiwala dan Padalloang meradang hingga mengancam akan menolak hasil pengerukan tersebut.
Desak BPK Turun Tangan
Menyikapi berbagai temuan tersebut, anggota Tim AMAKK-SS lainnya, Rahman, menyatakan pihaknya akan segera melayangkan surat resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pusat. Mereka meminta tim audit investigasi segera turun ke lapangan sebelum proyek rampung sepenuhnya.
"Jangan tunggu proyek selesai baru diperiksa. BPK harus melihat langsung cara kerja di lapangan yang amburadul. Menurut kami, proyek ini tidak layak bayar karena melanggar juknis," kata Rahman.
Ia juga menduga adanya keterlibatan "orang dalam" (ordal) yang memuluskan pengaturan proyek ke Dinas PSDA serta mempermudah proses pencairan dana meski realisasi fisik di lapangan dinilai bermasalah.
(Red: Luis Yetilaar)
PUBLIS (Sandi)
(Red: Luis Yetilaar)
PUBLIS (Sandi)
