Negara Harus Hadir, Menjawab Keresahan Masyarakat Terkait Langkanya BBM, LPG, dan Pemadaman Listrik

INFOVIRAL SOPPENG.COM, MAKASSAR – Makassar dan sekitar kabupaten sulawesi selelatan sedang menghadapi keresahan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), tabung gas LPG 3 kg yang mendadak sulit ditemukan di berbagai titik, serta pemadaman listrik yang terus menjadi keluhan masyarakat dan sulitnya masyarakat mendapat air bersih akibat kemarau akhir-akhir ini membentuk sebuah siklus masalah yang berat. 

Persoalan-persoalan ini datang hampir bersamaan dan menyentuh langsung urat nadi kebutuhan paling dasar masyarakat.
Pertanyaan dasarnya adalah: ketika BBM sulit diperoleh, gas sulit ditemukan, dan listrik padam, ke mana masyarakat harus mengadu? Bagi sebagian kalangan, rentetan peristiwa ini mungkin dipandang sebagai persoalan teknis semata. Namun, bagi masyarakat kecil, ini bukan sekadar urusan teknis; ini adalah persoalan menyambung hidup.

Seorang pengemudi membutuhkan BBM untuk mencari nafkah, pedagang bergantung pada LPG untuk menjalankan usahanya, pelajar memerlukan listrik untuk belajar, pelaku UMKM butuh daya untuk mengoperasikan peralatan usahanya, dan rumah tangga memerlukan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Apabila seluruh kebutuhan pokok ini terganggu secara bersamaan, dampaknya melampaui masalah kenyamanan—roda ekonomi masyarakat kecil ikut terancam lumpuh.

Negara Tidak Boleh Hadir Hanya Setelah Rakyat Mengeluh

Hal yang paling mengkhawatirkan saat ini bukan hanya kelangkaan atau gangguan operasional itu sendiri, melainkan munculnya ketidakpastian yang meluas di tengah masyarakat.

"Pihak Pertamina menyatakan bahwa stok BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan aman dan mencukupi." Namun, pada saat yang sama, realitas di lapangan menunjukkan pemandangan yang bertolak belakang: antrean kendaraan masih mengular panjang di berbagai SPBU.
Jika data di atas kertas menyatakan pasokan aman, lalu di mana letak persoalan sebenarnya?

• Apakah terjadi sumbatan pada jalur distribusi?

• Apakah ada kesalahan pada pola penyaluran?

• Ataukah ada praktik penyalahgunaan dan penimbunan oleh oknum tertentu?

• Mengapa pula tarif gas subsidi melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi di beberapa tempat?

Pertanyaan-pertanyaan ini mencuat bukan sebagai bentuk tuduhan tanpa dasar. Masyarakat bertanya karena mereka membutuhkan kepastian dan transparansi. Pemerintah bersama pihak-pihak terkait, seperti BUMN energi, wajib memberikan penjelasan yang jujur berbasis data dan fakta, bukan sekadar imbauan normatif.

Kehadiran negara sangat dinanti untuk mengurai benang kusut ini. Penertiban jalur distribusi harus dilakukan secara tegas, pengawasan di tingkat pangkalan gas dan SPBU wajib diperketat, serta solusi konkret atas pemadaman listrik berkepanjangan harus segera direalisasikan. Jangan biarkan ketidakpastian energi ini terus menggerus produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang sedang berjuang di tengah tekanan ekonomi.

(Sandi)

Also Read

• 
• 
• 
• 
• 
•