Proyek Revitalisasi Sekolah di Soppeng Disorot, Dugaan Kendali Pihak Ketiga Menguat: Siapa Sebenarnya di Balik Layar?
0 minutes read
SOPPENG, INFOVIRALSOPPENG.COM -Pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 yang menggunakan pola swakelola, dengan nilai anggaran mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, kini menuai sorotan serius.
Di balik program yang seharusnya mengedepankan pemberdayaan sekolah melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), muncul dugaan adanya pihak ketiga yang ikut bermain dan mengambil kendali dalam pelaksanaan sejumlah proyek.
Sorotan tersebut mencuat setelah munculnya nama seseorang yang dikenal dengan sebutan Pak Aji, yang menurut sumber diduga memiliki pengaruh dalam mengendalikan beberapa kegiatan revitalisasi sekolah di Soppeng.
Jika dugaan ini benar, tentu menjadi pertanyaan besar: sejauh mana prinsip swakelola benar-benar diterapkan? Apakah pihak sekolah dan P2SP masih memegang kendali penuh, atau justru ada pihak lain yang mengambil alih peran di balik layar?
Persoalan semakin menarik ketika sumber mengungkapkan bahwa keberadaan konsultan pengawas, pengawas lapangan hingga unsur P2SP yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan kegiatan, dinilai tidak pernah terlihat secara langsung di lokasi pekerjaan.
"Bagaimana peran konsultan pengawas sekolah itu? Pekerja saja tidak mengetahui siapa konsultan pengawasnya. Siapa pengawas di sekolah itu juga tidak diketahui. Saya tidak tahu siapa konsultan pengawas dan pihak P2SP dalam proyek revitalisasi tersebut karena mereka tidak pernah muncul. Justru orang yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan itu selalu disebut namanya, yakni Pak Aji," ungkap sumber kepada media ini, Senin (3/11/2026).
Tak hanya soal pengawasan, dugaan intervensi juga disebut terjadi dalam mekanisme pembayaran upah pekerja.
Sumber tersebut mengaku, setiap kali pembayaran upah dilakukan, prosesnya bukan secara langsung ditangani bendahara kegiatan sebagaimana mestinya, melainkan diduga melalui seseorang yang disebut sebagai anggota dari Pak Aji.
"Setiap mau penggajian, bukan bendahara yang memberikan gaji. Tetapi anggotanya Pak Aji," lanjutnya.
Keterangan tersebut tentu memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan keuangan kegiatan. Sebab, dalam pelaksanaan swakelola, kejelasan tanggung jawab, administrasi pembayaran, serta keterlibatan unsur pelaksana menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Namun demikian, tudingan tersebut tidak serta-merta dibenarkan oleh pihak sekolah. Sejumlah bendahara sekolah dan kepala sekolah yang dimintai keterangan justru membantah adanya mekanisme pembayaran upah melalui pihak lain.
"Tidak seperti itu, Pak. Bendahara yang memberikan gaji kepada pekerja," tegas salah satu pihak sekolah.
Di sisi lain, salah seorang pekerja yang dimintai keterangannya mengaku tidak pernah menerima upah secara langsung dari bendahara sekolah. Ia menyebut pembayaran justru dikendalikan oleh orang lain yang menurut penilaiannya merupakan anggota dari Pak Aji.
Perbedaan keterangan antara sumber, pekerja, dan pihak sekolah ini semakin memperkuat pentingnya pemeriksaan secara terbuka dan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah tersebut.
Jangan Sampai Swakelola Hanya Menjadi Label
Publik tentu tidak ingin program revitalisasi sekolah yang dibiayai uang negara hanya terlihat sebagai kegiatan swakelola di atas administrasi, tetapi dalam praktiknya justru dikendalikan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan formal.
Apalagi, munculnya dugaan keterlibatan pihak ketiga yang disebut-sebut sebagai pensiunan dari Dinas Pendidikan Soppeng patut menjadi perhatian. Status, kapasitas, serta sejauh mana keterlibatannya dalam kegiatan tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persepsi adanya penguasaan proyek oleh pihak di luar struktur pelaksana.
Jika memang terdapat pihak lain yang mengendalikan pekerjaan, pengadaan material, tenaga kerja, hingga pembayaran upah, maka mekanisme dan dasar kewenangannya harus dibuka secara transparan. (Tim)
