Menguji Tindakan APH Soppeng: Menanti Investigasi Lapangan Proyek P3A Senilai Ratusan Juta
0 minutes read
SOPPENG, INFOVIRAL SOPPENG.COM – Akuntabilitas pengelolaan anggaran negara di Kabupaten Soppeng kini tengah diuji. Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng dan Unit Tipidkor Polres Soppeng, didesak segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap proyek Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang tersebar di sejumlah wilayah bumi Latemmamala.
Desakan ini mencuat setelah kualitas fisik infrastruktur jaringan irigasi tersebut mulai dipertanyakan oleh masyarakat. Padahal, setiap titik alokasi proyek ini menelan anggaran yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp195 juta. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Asas Manfaat Terancam, Pengawasan TPM Dipertanyakan
Aktivitas pembangunan yang berbasis swakelola ini semestinya mendongkrak produktivitas sektor pertanian lokal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan indikasi sebaliknya. Berdasarkan laporan yang dihimpun dari sumber tepercaya, lemahnya pengawasan dituding menjadi akar penyebab penurunan mutu bangunan.
Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dari pihak balai, yang memegang otoritas pengawasan dan pendampingan teknis harian, dilaporkan sering absen dari lokasi proyek.
"Tim Pendamping atau TPM dari balai jarang hadir ke lokasi kegiatan. Akibatnya, pengerjaan di lapangan menjadi kurang maksimal dan minim supervisi. Jika APH bersedia turun dan menguji sampel fisik seluruh proyek P3A di Soppeng, kami yakin akan ditemukan struktur bangunan yang rapuh dan berdebu," ujar sumber media ini pada Sabtu (12/9/2026).
Absennya pengawasan ini bisa memicu kekhawatiran terjadinya manipulasi spesifikasi teknis (spek), pengurangan volume, hingga penggunaan material di bawah standar.
Publik kini mempertanyakan apakah proses evaluasi proyek selama ini hanya berjalan formalitas di atas dokumen meja, tanpa mencocokkan realita di lapangan.
Dorongan Proaktif: APH Jangan Sekadar Menunggu Laporan
Asas Manfaat Terancam, Pengawasan TPM Dipertanyakan
Aktivitas pembangunan yang berbasis swakelola ini semestinya mendongkrak produktivitas sektor pertanian lokal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan indikasi sebaliknya. Berdasarkan laporan yang dihimpun dari sumber tepercaya, lemahnya pengawasan dituding menjadi akar penyebab penurunan mutu bangunan.
Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dari pihak balai, yang memegang otoritas pengawasan dan pendampingan teknis harian, dilaporkan sering absen dari lokasi proyek.
"Tim Pendamping atau TPM dari balai jarang hadir ke lokasi kegiatan. Akibatnya, pengerjaan di lapangan menjadi kurang maksimal dan minim supervisi. Jika APH bersedia turun dan menguji sampel fisik seluruh proyek P3A di Soppeng, kami yakin akan ditemukan struktur bangunan yang rapuh dan berdebu," ujar sumber media ini pada Sabtu (12/9/2026).
Absennya pengawasan ini bisa memicu kekhawatiran terjadinya manipulasi spesifikasi teknis (spek), pengurangan volume, hingga penggunaan material di bawah standar.
Publik kini mempertanyakan apakah proses evaluasi proyek selama ini hanya berjalan formalitas di atas dokumen meja, tanpa mencocokkan realita di lapangan.
Dorongan Proaktif: APH Jangan Sekadar Menunggu Laporan
Sesuai dengan semangat pencegahan tindak pidana korupsi, Kejari dan Polres Soppeng didorong untuk mengambil langkah proaktif (jemput bola) tanpa harus menunggu delik aduan resmi dari masyarakat.
Audit forensik dan pengecekan fisik (fisik checking) secara acak di beberapa titik dinilai mendesak. Pengujian tersebut wajib menyasar sejumlah aspek krusial:
• Kesesuaian spesifikasi teknis pembetonan/pasangan batu.
• Kepatuhan terhadap mekanisme swakelola P3A.
• Transparansi penggunaan anggaran dan upah pekerja lokal.
• Akurasi volume pekerjaan (panjang, lebar, dan tinggi drainase).
Transparansi Data: Menjawab Keraguan Publik
Tuntutan pembenahan ini bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan bentuk checks and balances dari masyarakat selaku penerima manfaat. Jika hasil peninjauan lapangan membuktikan bahwa seluruh proyek telah dikerjakan sesuai koridor aturan, maka pemeriksaan APH akan menjadi instrumen klarifikasi resmi yang membersihkan nama baik kelompok pengelola maupun pihak balai.
Namun, jika ditemukan adanya indikasi kerugian negara atau praktik jelek yang disengaja, APH dituntut bertindak tegas tanpa pandang bulu demi menyelamatkan uang rakyat.
Kini, komitmen penegakan hukum di Soppeng sedang dipertaruhkan. Apakah fungsi kontrol terhadap proyek bernilai ratusan juta rupiah per titik ini akan dibuktikan secara riil di lapangan.
Audit forensik dan pengecekan fisik (fisik checking) secara acak di beberapa titik dinilai mendesak. Pengujian tersebut wajib menyasar sejumlah aspek krusial:
• Kesesuaian spesifikasi teknis pembetonan/pasangan batu.
• Kepatuhan terhadap mekanisme swakelola P3A.
• Transparansi penggunaan anggaran dan upah pekerja lokal.
• Akurasi volume pekerjaan (panjang, lebar, dan tinggi drainase).
Transparansi Data: Menjawab Keraguan Publik
Tuntutan pembenahan ini bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan bentuk checks and balances dari masyarakat selaku penerima manfaat. Jika hasil peninjauan lapangan membuktikan bahwa seluruh proyek telah dikerjakan sesuai koridor aturan, maka pemeriksaan APH akan menjadi instrumen klarifikasi resmi yang membersihkan nama baik kelompok pengelola maupun pihak balai.
Namun, jika ditemukan adanya indikasi kerugian negara atau praktik jelek yang disengaja, APH dituntut bertindak tegas tanpa pandang bulu demi menyelamatkan uang rakyat.
Kini, komitmen penegakan hukum di Soppeng sedang dipertaruhkan. Apakah fungsi kontrol terhadap proyek bernilai ratusan juta rupiah per titik ini akan dibuktikan secara riil di lapangan.
(SANDI)
